LBH Ansor Tagih Bukti Tagline Polri
Tanpa ukuran yang jelas, kata Zulfikran, masyarakat akan kesulitan mengetahui apakah tagline tersebut telah menghasilkan perubahan nyata atau masih sebatas komitmen pimpinan.
Zulfikran menilai persoalan muncul ketika instruksi telah diumumkan, tetapi masyarakat masih mengeluhkan pelayanan yang lambat, tidak memperoleh kepastian mengenai pengaduannya, atau menghadapi tindakan petugas yang diduga menghambat akses pelayanan.
Dalam situasi demikian, masyarakat tidak cukup hanya diminta melapor. Harus tersedia mekanisme koreksi yang jelas, mudah diakses, dan dapat ditindaklanjuti.
Ia meminta Polri memastikan masyarakat mengetahui saluran pengaduan ketika menghadapi persoalan pelayanan, termasuk mekanisme melalui fungsi pengawasan internal atau Propam apabila terdapat dugaan pelanggaran perilaku anggota.
“Kalau masyarakat sudah datang untuk mencari keadilan, kemudian merasa dipersulit, lalu harus menghadapi ketidakjelasan ketika mengadukan pelayanan tersebut, ke mana mereka harus mencari penyelesaian? Siapa yang bertanggung jawab memeriksa keluhannya? Berapa lama mereka harus menunggu respons? Ini yang harus dijawab melalui mekanisme yang nyata,” kata Zulfikran.
