Lewati ke konten
Kurs rupiah hari iniMemuat kurs…

Harga 1 satuan mata uang asing dalam rupiah. Panah merah berarti rupiah melemah, hijau berarti menguat. Geser atau ketuk kartu untuk memperbesar.

Opini

LBH Ansor Malut Soroti Pengisian Jabatan Wakil Presiden, Nama Andi Amran Sulaiman Jadi Perhatian

Indonesia Timur dan Tradisi Kebangsaan NU Perlu Mendapat Tempat dalam Kepemimpinan Nasional

Redaksi •
LBH Ansor Malut Soroti Pengisian Jabatan Wakil Presiden, Nama Andi Amran Sulaiman Jadi Perhatian







JAKARTA – Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara, Zulfikran Bailussy, menyoroti dinamika politik nasional menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, proses pengisian jabatan yang kini kosong harus menjadi momentum untuk membicarakan kembali representasi, kapasitas, dan orientasi kepemimpinan nasional.

Zulfikran menyebut nama Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P. sebagai salah satu figur yang dapat menjadi bahan pembicaraan publik dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden tersebut.

Menurutnya, Amran memiliki pengalaman pemerintahan sebagai Menteri Pertanian, latar belakang akademik, serta pengalaman di dunia usaha. Rekam jejak tersebut menjadi bagian dari informasi yang relevan untuk dibicarakan dalam menilai figur yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

“Pengisian jabatan Wakil Presiden jangan hanya dilihat sebagai pembagian posisi politik di antara elite. Ini menyangkut keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan nasional. Karena itu, rekam jejak, pengalaman, serta orientasi kebangsaan setiap figur harus menjadi bagian dari pembicaraan,” ujar Zulfikran.

Ia menilai persoalan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan kedaulatan ekonomi merupakan isu strategis yang membutuhkan perhatian serius pemerintah. Pengalaman Amran dalam mengelola sektor pertanian menjadi salah satu aspek yang patut diperhatikan dalam diskusi tersebut.

NU, Ansor dan Banser dalam Tradisi Kepemimpinan Kebangsaan

Zulfikran juga menyoroti pentingnya nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan Nahdlatul Ulama (NU), khususnya melalui Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser).

Menurutnya, NU, Ansor, dan Banser memiliki sejarah panjang dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merawat keberagaman, dan memperjuangkan kehidupan kebangsaan.

Nilai tawassuth, tawazun, tasamuh, dan i’tidal merupakan prinsip yang relevan dalam membangun kepemimpinan yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, persatuan, dan keadilan.

“Sebagai bagian dari tradisi perjuangan Ansor, kami memandang bahwa nilai-nilai kebangsaan NU harus terus mendapatkan tempat dalam perjalanan politik Indonesia. Kepemimpinan nasional harus mampu merangkul seluruh kelompok masyarakat dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pertimbangan terhadap tradisi NU bukan semata-mata persoalan identitas organisasi, melainkan bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan menjadi keberpihakan kepada masyarakat kecil, penghormatan terhadap perbedaan, dan komitmen terhadap keadilan sosial.

Indonesia Timur Jangan Hanya Menjadi Penonton

Lebih lanjut, Zulfikran menilai bahwa dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden juga perlu membuka ruang pembicaraan mengenai representasi Indonesia Timur dalam kepemimpinan nasional.

Menurutnya, kawasan Indonesia Timur memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui kekayaan sumber daya alam. Namun, sejumlah daerah masih menghadapi ketimpangan pembangunan, konflik agraria, persoalan lingkungan, dan distribusi kesejahteraan yang belum merata.

Maluku Utara menjadi salah satu contoh daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam besar, tetapi masih membutuhkan perhatian serius dalam memastikan masyarakat memperoleh manfaat yang adil dari aktivitas investasi dan pembangunan.

“Indonesia Timur jangan hanya menjadi wilayah penghasil sumber daya alam, sementara ruang dalam pengambilan keputusan nasional masih terbatas. Kita membutuhkan perhatian yang lebih serius terhadap representasi kawasan timur dan persoalan masyarakatnya,” tegasnya.

Pengisian Wapres Harus Berjalan Sesuai Konstitusi

Dari perspektif hukum tata negara, Zulfikran mengingatkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah memiliki mekanisme konstitusional yang jelas.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, kewenangan mengajukan dua nama berada pada Presiden, sedangkan pemilihan dilakukan oleh MPR. Proses ini bukan pemilihan umum ulang dan bukan pula mekanisme penunjukan langsung oleh partai politik.

“Konstitusi sudah memberikan mekanisme yang jelas. Karena itu, seluruh proses harus berjalan sesuai UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Yang tidak kalah penting, figur yang dipilih harus memahami tanggung jawab konstitusional Wakil Presiden serta mampu berkontribusi bagi kepentingan bangsa,” tutup Zulfikran.

Berita Terkait

Komentar 0

Tulis KomentarSampaikan pendapat secara santun dan relevan.

Tulis komentar

Belum ada komentar yang disetujui. Jadilah pembaca pertama yang berkomentar.