LBH Ansor Sentil soal Hibah Rp 2,1 Miliar: Pemda Haltim Punya Banyak Duit

Ia menilai identitas penerima hibah merupakan informasi penting untuk menguji urgensi penggunaan anggaran. Terlebih, pemerintah pusat memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai program dan kegiatan kementerian maupun lembaga negara.

Karena itu, Zulfikran meminta BPKAD menjelaskan apakah kegiatan yang akan dibiayai melalui hibah tersebut juga telah memperoleh alokasi anggaran dari APBN.

“Kalau pemerintah pusat memiliki APBN, mengapa pemerintah daerah harus ikut mengalokasikan APBD untuk pemerintah pusat? Apa urgensinya? Apakah kebutuhan yang dibiayai itu memang tidak tersedia dalam APBN?” katanya.

Meski demikian, Zulfikran menegaskan bahwa pemberian hibah oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat tidak serta-merta bertentangan dengan hukum. Namun, pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Ketentuan mengenai pemberian hibah daerah antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Ia meminta BPKAD membuka dokumen pendukung penganggaran, mulai dari usulan calon penerima, dasar pemberian hibah, persetujuan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), hingga informasi mengenai status pencairan dan laporan pertanggungjawaban.

Selain itu, Zulfikran meminta DPRD Halmahera Timur menjalankan fungsi pengawasan terhadap alokasi anggaran tersebut.

“Transparansi tidak boleh berhenti pada dokumen RUP. Masyarakat berhak mengetahui seluruh prosesnya, mulai dari dasar penganggaran, identitas penerima, perjanjian hibah, pencairan, hingga laporan pertanggungjawaban,” ujarnya.

Zulfikran menegaskan, kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pemberian hibah, melainkan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap penggunaan APBD.

Menurut dia, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan publik mengenai penggunaan uang rakyat.

“Pertanyaannya sederhana: siapa yang menerima Rp 2,1 miliar itu, untuk apa, dan apa manfaatnya bagi masyarakat Halmahera Timur Pemerintah harus menjawab pertanyaan tersebut,” katanya.