LBH Ansor Sentil soal Hibah Rp 2,1 Miliar: Pemda Haltim Punya Banyak Duit

MABA – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp 2,1 miliar kepada Pemerintah Pusat dalam Tahun Anggaran 2026.

Namun, alokasi tersebut menjadi sorotan karena dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang tersedia belum mencantumkan secara terperinci identitas instansi penerima maupun peruntukan anggaran.

Berdasarkan data RUP 2026, anggaran tersebut tercatat dengan kode paket 43238213. Nilainya dibagi menjadi dua paket, masing-masing sebesar Rp 1 miliar dan Rp 1,1 miliar.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara, Zulfikran Bailussy, menyindir kebijakan tersebut. Ia menilai pemerintah daerah seolah memiliki kelebihan anggaran hingga mampu mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk membantu pemerintah pusat.

Padahal, menurut dia, masih banyak kebutuhan masyarakat Halmahera Timur yang semestinya menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Pemda Haltim punya banyak duit, kok sampai menghibahkan anggaran ke pemerintah pusat,” kata Zulfikran.

Ia meminta BPKAD Haltim menjelaskan urgensi pemberian hibah tersebut, termasuk memastikan bahwa kebijakan itu tidak mengesampingkan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Zulfikran juga mempertanyakan alasan anggaran Rp 2,1 miliar tersebut dibagi menjadi dua paket dengan nilai berbeda. Menurut dia, BPKAD perlu menjelaskan apakah kedua paket itu ditujukan kepada instansi atau kegiatan yang berbeda.

“Jangan sampai uang rakyat miliaran rupiah dialokasikan begitu saja, tetapi masyarakat tidak mengetahui siapa penerimanya dan apa manfaatnya. APBD bukan uang pribadi pejabat. Setiap rupiah harus memiliki alasan, tujuan, dan pertanggungjawaban yang jelas,” ujarnya.