Lewati ke konten
Kurs rupiah hari iniMemuat kurs…

Harga 1 satuan mata uang asing dalam rupiah. Panah merah berarti rupiah melemah, hijau berarti menguat. Geser atau ketuk kartu untuk memperbesar.

Regional

IFAS Kritik Proyek Bundaran RTH Rp 1,23 Miliar

Redaksi •
IFAS Kritik Proyek Bundaran RTH Rp 1,23 Miliar
Papan Projek Pembangunan Kawasan Jembatan Rakyat Soagimalaha di area Pelabuhan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur (Haltim).







“Jangan membangun tanpa pijakan perencanaan yang jelas. Setiap proyek harus memiliki dasar hukum, kesesuaian tata ruang, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujar Ismit.

Selain persoalan perencanaan, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk kedua proyek tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai prioritas penggunaan APBD.

Ismit menilai, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kondisi pembangunan di sejumlah desa dan kecamatan yang masih membutuhkan perhatian, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, pembangunan tidak semestinya hanya berorientasi pada penataan kawasan perkotaan, tetapi juga harus menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah Halmahera Timur.

“Uang rakyat harus digunakan berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar keinginan. Anggaran Rp 1,23 miliar harus memiliki manfaat yang jelas dan terukur bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti sinkronisasi program Dinas Perhubungan dengan visi dan misi Bupati Ubaid Yakub dan Wakil Bupati Anjas Taher sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurut Ismit, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu menerjemahkan arah kebijakan kepala daerah ke dalam program yang memiliki dampak nyata.

“Jangan sampai visi dan misi kepala daerah hanya bagus di atas kertas, tetapi tidak tercermin dalam kebijakan anggaran. Setiap program OPD harus menjawab kebutuhan masyarakat dan memiliki target pembangunan yang jelas,” tegasnya.

Sorotan juga diarahkan kepada DPRD Kabupaten Halmahera Timur, khususnya Komisi III, yang memiliki fungsi pengawasan terhadap mitra kerja pemerintah daerah.

Ismit berharap DPRD tidak hanya menjalankan pembahasan anggaran secara administratif, tetapi juga memastikan setiap program yang dibiayai APBD memiliki dasar perencanaan dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai anggaran miliaran rupiah lolos pembahasan tanpa kajian kritis. DPRD harus memastikan setiap program benar-benar layak dibiayai APBD dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, kritik terhadap proyek tersebut bukan berarti menolak pembangunan, melainkan mendorong agar kebijakan pemerintah daerah lebih transparan, terukur, dan berpihak pada kepentingan publik.

“Kami tidak sedang menolak pembangunan, tetapi mempertanyakan dasar, urgensi, dan manfaatnya. Pemerintah harus terbuka kepada publik karena anggaran yang digunakan merupakan uang rakyat,” tutup Ismit.

Berita Terkait

Komentar 0

Tulis KomentarSampaikan pendapat secara santun dan relevan.

Tulis komentar

Belum ada komentar yang disetujui. Jadilah pembaca pertama yang berkomentar.