Bonus Demografi atau Bonus Penonton Kekuasaan

Di Maluku Utara, pemuda perlu mengarahkan energi kritisnya pada persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat: ketimpangan pembangunan antarpulau, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, pengangguran, kemiskinan, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, serta lemahnya perlindungan terhadap masyarakat pesisir dan komunitas adat. Data BPS Maluku Utara secara konsisten menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan, terutama di wilayah perdesaan dan kepulauan. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia antardaerah juga belum merata; akses sekolah, tenaga kesehatan, internet, dan transportasi masih lebih terbatas di pulau-pulau kecil dibanding pusat pertumbuhan seperti Ternate, Tidore, dan kawasan industri Halmahera.

Kritik tidak boleh hanya menjadi alat untuk menjatuhkan lawan atau memperkuat pengaruh kelompok, tetapi harus menjadi jalan untuk melahirkan solusi. Contohnya, pemuda dapat membangun pusat belajar masyarakat, mendampingi nelayan dan pasar, membantu pelaku UMKM mengurus legalitas serta pemasaran digital, atau mengembangkan pemantauan partisipatif terhadap kualitas air di sekitar wilayah tambang. Langkah-langkah kecil semacam itu lebih bermakna daripada perdebatan panjang tanpa tindak lanjut.

Pemuda juga perlu membangun budaya dialog yang sehat. Perbedaan pilihan politik, latar belakang organisasi, agama, suku, dan wilayah tidak boleh menjadi alasan untuk saling meniadakan. Maluku Utara memiliki sejarah panjang tentang keberagaman dan persaudaraan, termasuk warisan kebudayaan Moloku Kie Raha yang menempatkan hubungan antarkomunitas sebagai bagian penting dari identitas daerah. Karena itu, generasi muda harus mampu merawat identitas lokal sekaligus membangun kesadaran sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang lebih luas.

Dalam kehidupan demokrasi, pemuda harus hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual yang menjaga transparansi, memperjuangkan keadilan, serta mengawasi kekuasaan. Demokrasi tidak boleh sekadar menjadi arena perebutan jabatan, tetapi harus menjadi instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan bersama.