Skip to content
Kurs rupiah hari iniMemuat kurs…

Harga 1 satuan mata uang asing dalam rupiah. Panah merah berarti rupiah melemah, hijau berarti menguat. Geser atau ketuk kartu untuk memperbesar.

Hukrim · Nasional

293 Pokir DPRD Maluku Utara Senilai Rp 66 Miliar Masuk Pantauan KPK

Redaksi •
293 Pokir DPRD Maluku Utara Senilai Rp 66 Miliar Masuk Pantauan KPK
Gedung Kantor Kemisi Pemberantasan Korupsi







Sri mengatakan sejumlah organisasi perangkat daerah telah menindaklanjuti arahan KPK. Namun, ia mengakui seluruh rekomendasi belum selesai dilaksanakan.

“Semua pimpinan OPD yang terkait di dalam itu sudah melakukan langkah tindak lanjut apa yang disampaikan oleh KPK sudah ditindaklanjuti. Tapi, belum semua gitu. Masih bertahap pelan-pelan. Dan mungkin tanggal 29 September sudah ada lagi pertemuan,” katanya.

Beberapa organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam tindak lanjut tersebut antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Inspektorat.

Perhatian terhadap Pokir berkaitan dengan proses perencanaan dan penganggaran daerah. Data Satu Data Maluku Utara menyebut Pokir DPRD merupakan usulan program atau kegiatan pembangunan yang bersumber dari aspirasi masyarakat untuk kemudian diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD.

Sri mengatakan usulan Pokir harus diselaraskan dengan RKPD dan dibandingkan dengan usulan yang berasal dari organisasi perangkat daerah. Pemerintah provinsi, kata dia, sedang melakukan penyesuaian terhadap data tersebut.

“Jadi, ada penyesuaian harus sesuai dengan RKPD ya. Rencana tindak lanjut yang pertama dari sisi koordinasi, yang kedua dari percepatan pemenuhan data, kemudian yang ketiga adalah review ulang dan verifikasi serta validasi data dan terakhirnya rekapitulasi,” ujar Sri.

Pemprov Maluku Utara sebelumnya juga tengah mempercepat tindak lanjut rekomendasi KPK. Sejumlah agenda yang menjadi perhatian meliputi hibah dan bansos, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, serta sektor pendidikan. Pemerintah provinsi menargetkan penyelesaian tindak lanjut secara bertahap sepanjang 2026.

Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara Erva Pramukawati masih diupayakan untuk dikonfirmasi mengenai jumlah dan rincian 293 item Pokir serta mekanisme pengusulannya. Hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan belum terhubung.

Related News

Komentar 0

Tulis KomentarSampaikan pendapat secara santun dan relevan.

Tulis komentar

Belum ada komentar yang disetujui. Jadilah pembaca pertama yang berkomentar.