 |
| Muhammad Sinen, Walikota Tidore |
Belakangan ini, muncul riak-riak
dari sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka sengaja menyebarkan
isu-isu negatif yang berpotensi memecah belah persatuan masyarakat di Kota
Tidore Kepulauan.
Salah satu isu yang mencuat adalah
soal dugaan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Maluku Utara
kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Isu tersebut disinyalir sengaja
dihembuskan untuk memancing kegaduhan di tengah masyarakat.
Akibat dari isu tersebut, beberapa
kelompok masyarakat bereaksi dengan melakukan aksi-aksi yang dinilai kurang
tepat. Padahal, persoalan tersebut seharusnya diselesaikan melalui jalur resmi
dan bukan dengan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota
Muhammad Sinen menegaskan bahwa semua bentuk gerakan ataupun aksi di daerah
harus terlebih dahulu berkoordinasi melalui satu pintu, yakni pemerintah
daerah. Hal ini guna memastikan segala upaya yang dilakukan tetap dalam koridor
hukum dan demi kebaikan bersama.
"Saya mengajak kita semua untuk
menjaga kamtibmas dan keamanan, baik di Kota Tidore maupun di seluruh wilayah
Maluku Utara," ujar Muhammad Sinen dalam keterangannya kepada wartawan,
Minggu (27/4/2025).
Ia menekankan pentingnya peran
masyarakat dalam membantu menjaga situasi yang kondusif. Menurutnya, ketenangan
dan keamanan merupakan fondasi utama dalam mendukung pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Wali Kota juga
mengingatkan agar masyarakat bijak dalam menerima informasi, terutama di era
media sosial yang cepat menyebarluaskan berbagai kabar, baik yang benar maupun
yang tidak berdasar.
"Jangan mudah percaya sebelum
ada klarifikasi resmi dari pemerintah. Mari kita bangun Tidore dengan semangat
persatuan dan menjaga keamanan bersama," pungkas Muhammad Sinen.
