Maba, abarce – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) melalui Bagian Umum Administrasi dan Protokoler mengalokasikan dana sebesar Rp. 7.775.840.000 bersumber dari anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan untuk belanja langganan jurnal, surat kabar, majalah, serta kerjasama media online. 
Ilustrasi
Dalam rincian tesebut, terdapat sejumlah item tampak memiliki nilai yang tidak proporsional dengan kondisi keuangan daerah yang sedang melakukan efisiensi. Bahkan, alokasi anggaran ini tidak mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan data yang diperoleh abarce.com, nominal anggaran yang dialokasikan tersebut bervariasi, mulai dari Rp. 75.000.000, hingga ratusan juta rupiah peritemnya. bahkan, salah satu item dalam daftar anggaran tersebut nominalnya sangat fantastis yakni sebesar Rp 2,5 miliar.
Di sisi lain, angka Rp 2,5 miliar untuk satu item pengeluaran media terkesan janggal dan berpotensi menimbulkan dugaan penyalahgunaan anggaran sehingga diperlukan rincian mengenai peruntukan anggaran tersebut.
Hal itu diduga ada indikasi ketidakwajaran, sehingga harus segera diaudit dan diperiksa oleh lembaga terkait.
Selain itu, informasi yang dihimpun media ini, terdapat beberapa media yang dianggap sebagai media siluman. Hal ini dikarenakan hanya enam sampai delapan media lokal yang menjalin kerjasama antara pemerintah Haltim dengan perusahaan media pemberitaan.
Sehingga dengan alokasi anggaran sebesar itu patut dipertanyakan urgensinya , terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang memerlukan efisiensi dalam belanja publik.
Intinya
- Pemkab Halmahera Timur mengalokasikan Rp 7,7 miliar dari APBD untuk langganan jurnal, surat kabar, majalah, dan kerja sama media online.
- Beberapa item anggaran memiliki nominal yang dianggap tidak masuk akal, termasuk satu item senilai Rp 2,5 miliar.
- Anggaran besar ini dinilai tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi yang sedang diterapkan P
- Pemerintah.
- Hanya enam media hingga delapan lokal yang menjalin kerja sama dengan Pemkab Haltim, sementara beberapa media lain diduga fiktif.
