Maba,abarce -
Di tengah Efisiensi Anggaran yang digaungkan Pemerintah Pusat, Pemda Halmahera Timur melalui Bagian Administrasi Umum dan
Protokoler justru mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.745.350.000
pada Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
tahun anggaran 2025 untuk kegiatan bertajuk “Penataan Administrasi
Pemerintahan”. Kegiatan ini tercatat dalam sistem Rencana Umum
Pengadaan (RUP) dengan kode RUP 39255245.
Ilustrasi
Meski menggunakan istilah penataan administrasi, isi kegiatan
justru didominasi oleh item belanja operasional dan konsumtif. Total sebanyak
108 item belanja tercantum dalam rincian kegiatan ini, yang dilaksanakan secara swakelola tipe 1 oleh
unit kerja bersangkutan selama periode Januari hingga Desember 2025.
Belanja tersebut meliputi berbagai pengeluaran seperti
honorarium tim pelaksana kegiatan assessment direksi BUMD, jasa tenaga ahli
asesor, dan belanja publikasi kegiatan. Selain itu, terdapat pula pembelian
perlengkapan kantor seperti kertas HVS, tinta printer, amplop, map, serta
ballpoint.
Kegiatan ini juga mencakup pengeluaran untuk konsumsi seperti
snack kotak untuk tamu, makanan dan minuman rapat, jamuan makanan prasmanan,
dan air mineral. Item makanan dan minuman ini disebutkan berulang kali dalam
daftar RUP yang juga memuat rencana pengeluaran untuk jasa penyelenggaraan
acara HUT Kabupaten dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal kegiatan
ini secara nomenklatur tidak dijelaskan dalam deskripsi awal sebagai bagian
dari “penataan administrasi pemerintahan”.
Selain konsumsi dan perlengkapan kantor, pengeluaran terbesar
lainnya tercatat pada pos perjalanan dinas dan transportasi. dengan tujuan
perjalanan dinas luar daerah, seperti DKI Jakarta, Sofifi, dan Kota Ternate,
serta perjalanan dinas dalam daerah ke sejumlah kecamatan di Halmahera Timur.
Tujuan perjalanan dinas melibatkan tingkatan jabatan mulai
dari pejabat eselon II, III, IV, hingga pegawai golongan I/II. Baik
transportasi maupun akomodasi disebutkan secara terperinci untuk masing-masing
golongan dan tujuan, dengan jumlah keberangkatan yang tidak dijabarkan.
Jenis belanja yang bersifat duplikasi juga muncul, seperti
tinta printer dan kertas HVS yang dicatat berkali-kali tanpa penjelasan
kuantitas atau kebutuhan aktual. Hal serupa terjadi pada snack rapat dan air mineral
yang diulang di berbagai kombinasi kalimat dengan struktur berbeda.
Dari data yang dihimpun abarce.com, Semua kegiatan ini
dilakukan dengan metode Swakelola Tipe 1, artinya seluruh proses mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dilakukan oleh Bagian Administrasi
Umum dan Protokoler itu sendiri, tanpa penyedia jasa dari luar.
Tidak dijelaskan pula indikator output dari kegiatan tersebut
atau dampaknya terhadap peningkatan kualitas administrasi pemerintahan di
daerah. Deskripsi yang dicantumkan dalam RUP tidak mengarah pada inovasi
administrasi, digitalisasi birokrasi, atau penataan struktur organisasi.
Dalam dokumen tersebut juga tidak ditemukan penjabaran target
penerima manfaat atau evaluasi kinerja yang ingin dicapai. Kegiatan hanya menggambarkan
rangkaian pengeluaran tanpa tolok ukur capaian yang relevan.
Kegiatan ini menggunakan format 1 paket untuk seluruh
aktivitas selama satu tahun penuh, yang mencakup semua jenis pengeluaran dari
operasional harian hingga agenda seremonial. Format paket tunggal ini
berpotensi menyulitkan pengawasan secara transparan terhadap penggunaan
anggaran.
Secara administratif, lokasi kegiatan ditetapkan di Kabupaten
Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Namun lebih dari setengah pengeluaran
justru dialokasikan untuk aktivitas di luar daerah yang tidak berkorelasi
langsung dengan peningkatan layanan publik lokal.
Total anggaran Rp3,7 miliar yang digunakan untuk pembelanjaan
108 item ini menunjukkan bahwa belanja konsumtif masih mendominasi perencanaan
anggaran daerah, meskipun pemerintah pusat terus mendorong efisiensi birokrasi dan
penggunaan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat.
