Ternate, abarce.com–Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, melakukan evaluasi terhadap sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di Lingkup pemerintahan kota ternate. 
Zulfikran Bailussy, Ketua LBH GP Ansor Kota Ternate
Ironisnya, dalam evaluasi tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, Mochtar Hasyim, justru lolos dari evaluasi, meskipun namanya tercatat dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan penyimpangan retribusi daerah.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2023 nomor 12.A/LHP/XIX.TER/5/2024, tertanggal 27 Mei 2024, ditemukan adanya pungutan retribusi yang tidak disetorkan ke Kas Daerah. Namun, alih-alih diperiksa dan dievaluasi, Mochtar Hasyim malah tetap aman di jabatannya.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Kota Ternate, Zulfikran Bailussy, tak segan menyebut bahwa kebijakan Tauhid Soleman ini cacat moral dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahannya.
“Kadis Perhubungan seharusnya menjadi prioritas untuk dievaluasi, bukan malah dilindungi. Temuan BPK itu bukan main-main, ini menyangkut uang rakyat yang seharusnya masuk ke Kas Daerah,” tegas Zulfikran, Senin (17/3).
Menurutnya, keputusan Tauhid Soleman mempertahankan Mochtar Hasyim adalah bukti bahwa Wali Kota Ternate tidak serius dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dengan tegas Zulfikran mengatakan jika dugaan ini benar, maka patut dicurigai ada kepentingan politik atau keuntungan tertentu yang membuat Wali Kota enggan menindak Kepala Dinas Perhubungan.
“Kalau bukan karena kepentingan tertentu, lalu apa, Kenapa Kadis Perhubungan dibiarkan aman, Sementara pejabat lain dipecat atau dievaluasi?” tanyanya.
Lebih lanjut, Zulfikran juga membeberkan kebijakan Mochtar Hasyim selama menjabat dinilai sangat buruk, mulai dari pengelolaan parkir yang amburadul, program Sibatagih yang gagal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana retribusi.
“Sudah jelas sejak lama Dinas Perhubungan ini bobrok! Parkir di luar jalur, program yang tidak berjalan maksimal, dan yang paling fatal, ada temuan BPK soal uang retribusi yang tidak masuk ke kas daerah. Apa lagi yang perlu dibuktikan Mau tunggu ada yang ditangkap dulu baru bertindak.” Tegasnya.
Menurut Zulfikram, masyarakat Kota Ternate berhak mendapatkan kepemimpinan yang adil dan transparan. Ia mendesak Tauhid Soleman untuk segera mengevaluasi Mochtar Hasyim sebelum kepercayaan publik semakin tergerus.
Intinya
- Kadis Perhubungan Lolos dari Evaluasi meskipun ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan penyimpangan retribusi daerah.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2023 menunjukkan adanya pungutan retribusi yang tidak disetorkan ke Kas Daerah.
- Kinerja Buruk Kadis Perhubungan, Mochtar Hasyim dinilai gagal dalam mengelola parkir, program Sibatagih yang tidak efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dugaan penyimpangan dana retribusi.
Editor : Muhammad S. Haliun
