 |
| Pertemuan DPRD Provinsi Maluku Utara dan Management PT. NHM |
Halut, ABARCE– Komisi III DPRD Maluku Utara melakukan kunjungan kerja ke Tambang Emas Gosowong milik PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) pada Kamis (27/2).
Kunjungan ini bertujuan untuk mengawasi pemulihan operasional tambang serta membahas kontribusi NHM terhadap daerah, baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun kesejahteraan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Malut menegaskan bahwa NHM merupakan aset strategis bagi provinsi dan nasional yang harus terus dipertahankan.
Sejumlah isu utama yang dibahas mencakup penerimaan negara bukan pajak, program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), serta tantangan operasional yang dihadapi perusahaan.
Wakil Direktur Utama NHM, Amiruddin Hasyim, bersama jajaran manajemen menyambut rombongan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Malut, M. Iqbal Ruray. Turut hadir dalam kunjungan ini anggota Komisi III dari berbagai fraksi serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Malut, Suryanto Andili.
Dalam pemaparannya, Amiruddin menjelaskan bahwa NHM masih menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan operasionalnya.
Salah satu kendala utama adalah peralatan tambang yang telah berusia tua, sehingga membutuhkan investasi besar untuk peremajaan. Selain itu, pengelolaan limbah tambang (tailing dam) dan infrastruktur bawah tanah juga menjadi fokus utama yang harus segera ditangani.
“Kami terus berupaya melakukan perbaikan dan efisiensi dalam berbagai aspek operasional. Namun, dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar NHM tetap dapat memberikan manfaat bagi Maluku Utara,” ujar Amiruddin.
Meski menghadapi tantangan, NHM tetap optimistis terhadap masa depan tambang Gosowong. Dengan adanya penemuan sumber daya dan cadangan baru, umur tambang yang semula diperkirakan berakhir pada 2022 kini dapat diperpanjang.
Komisi III DPRD Malut mengapresiasi program sosial NHM, khususnya inisiatif “NHM Peduli” yang telah memberikan bantuan nyata bagi masyarakat di sekitar tambang.
Namun, mereka juga menekankan bahwa angka kemiskinan di Maluku Utara masih tinggi, sehingga NHM diharapkan terus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Selain itu, NHM juga mendapat penghargaan sebagai tambang dengan standar Good Mining Practices (GMP) terbaik secara nasional.
DPRD menilai NHM telah menerapkan konsep pertambangan hijau (green mining) dengan baik dan berharap komitmen tersebut terus dijaga.
“Kami ingin NHM tetap menjadi contoh perusahaan tambang yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain keuntungan bisnis, perusahaan juga harus memastikan manfaat bagi daerah,” kata salah satu anggota DPRD Malut.
Dalam pertemuan ini, DPRD Malut juga menyoroti pentingnya pendekatan restoratif dalam menyelesaikan konflik sosial di sekitar tambang. Mereka mendorong agar NHM terus menjalin komunikasi dengan masyarakat, termasuk menghormati adat dan budaya lokal dalam menyelesaikan permasalahan.
Sementara itu, NHM juga menjelaskan strategi mitigasi risiko dalam operasi tambang bawah tanah. Amiruddin menegaskan bahwa NHM terus meningkatkan aspek keselamatan kerja serta efisiensi operasional agar dapat bertahan di tengah tantangan industri pertambangan.
“Kami percaya NHM masih memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, kami berharap NHM dapat terus berkontribusi bagi perekonomian Maluku Utara,” tambahnya.
Kunjungan ini diakhiri dengan diskusi terkait kebijakan tenaga kerja serta peluang peningkatan pendapatan daerah dari sektor pertambangan. DPRD Malut berjanji akan terus mengawal perkembangan NHM agar tetap menjadi salah satu pilar ekonomi di Maluku Utara.
