 |
| Ilustrasi |
Meskipun demikian, kita tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa sektor
pertambangan, meskipun menguntungkan dalam jangka pendek, tidak sepenuhnya
berkelanjutan. Ketergantungan yang berlebihan pada sektor ini dapat menyebabkan
ketidakseimbangan dalam perekonomian, apalagi mengingat fluktuasi harga
komoditas global yang sering kali tidak dapat diprediksi. Sektor lain seperti
pertanian, perikanan, dan industri lokal harus diberdayakan lebih lanjut untuk
menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih beragam dan tahan banting.
Selama triwulan pertama 2024, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tercatat sebesar 11,88%, dan pada triwulan kedua mencapai 10,76%. Ekspor barang dan jasa menjadi salah satu faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi, diikuti oleh sektor pengadaan listrik dan gas. Hal ini mencerminkan bahwa infrastruktur dan sektor energi juga memainkan peran krusial dalam mendukung daya saing ekonomi daerah. Pertumbuhan yang positif di sektor-sektor ini tentunya memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah dan lapangan kerja, tetapi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu tetap menjadi perhatian.
Namun, di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, ada
masalah mendalam yang harus dihadapi, salah satunya adalah masalah kemiskinan
yang masih menggerogoti sebagian besar masyarakat Maluku Utara. Menurut data
Maret 2024, persentase penduduk miskin di Maluku Utara mencapai 6,32%, dengan
jumlah total 83.090 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun perekonomian
berkembang, kemiskinan tetap menjadi masalah yang perlu diselesaikan dengan
segera. Selain itu, angka kemiskinan ekstrem yang tercatat sebesar 0,52% juga
menunjukkan bahwa ada segmen masyarakat yang hidup dalam kondisi yang sangat
memprihatinkan.
Kekhawatiran lainnya adalah ketimpangan antara daerah yang menikmati manfaat
dari pertumbuhan ekonomi dan daerah yang tertinggal. Dua kabupaten di Maluku
Utara, yaitu Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, tercatat memiliki tingkat
kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu 9,03%. Ini
menunjukkan bahwa meskipun ada lonjakan pertumbuhan di sektor tertentu, tidak
semua lapisan masyarakat merasakan dampaknya secara merata. Ketimpangan ini
harus segera diperbaiki dengan kebijakan yang lebih inklusif.
Masalah lain yang mengemuka adalah alih profesi tenaga kerja dari sektor
pertanian ke sektor pertambangan. Program hilirisasi yang sukses telah menarik
banyak tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor yang lebih menguntungkan.
Meskipun hal ini meningkatkan pendapatan bagi pekerja yang beralih, hal ini
juga berisiko mengurangi jumlah tenaga kerja yang tersedia di sektor-sektor
yang esensial untuk ketahanan pangan dan ekonomi lokal, seperti pertanian dan
perikanan. Hal ini berpotensi menciptakan ketergantungan yang lebih besar pada
pasokan luar dan mengurangi ketahanan ekonomi daerah dalam jangka panjang.
Peralihan ini juga berdampak pada penurunan jumlah pekerja di sektor
pertanian, yang merupakan mata pencaharian utama sebagian besar penduduk di
Maluku Utara. Sektor pertanian, meskipun dianggap kurang menguntungkan dalam
jangka pendek, tetap penting bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat setempat.
Dengan beralihnya pekerja dari sektor ini, produktivitas pertanian dapat
menurun, yang pada akhirnya berisiko mengganggu ketahanan pangan di wilayah
tersebut. Oleh karena itu, pengembangan sektor pertanian dan perikanan harus
diprioritaskan agar masyarakat Maluku Utara tidak hanya bergantung pada sektor
pertambangan.
Dalam konteks ini, pemerintah harus memastikan bahwa program-program pengentasan
kemiskinan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Program pemberantasan
kemiskinan harus menargetkan sektor-sektor yang dapat mengurangi ketergantungan
pada pertambangan, seperti pertanian dan perikanan. Selain itu, program ini
harus mencakup pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Melalui intervensi
yang lebih holistik, program pengentasan kemiskinan diharapkan dapat mengurangi
kesenjangan sosial yang ada.
Pemerintah Maluku Utara telah mengambil langkah untuk menanggulangi
kemiskinan melalui kebijakan penyelenggaraan sosial yang berfokus pada
sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan. Alokasi anggaran
perlindungan sosial yang mencapai Rp496,8 triliun pada tahun 2024 menunjukkan
komitmen pemerintah untuk menangani masalah sosial ini. Namun, alokasi dana
yang besar ini harus dikelola dengan baik agar benar-benar sampai kepada
masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya menjadi anggaran yang terbatas dampaknya.
Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah memfokuskan dana tersebut pada
pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Program-program yang dapat
meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat dalam bidang pertanian dan
perikanan akan sangat membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan. Selain itu,
pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor-sektor tersebut juga sangat
diperlukan agar produksi pertanian dan perikanan dapat meningkat dan
menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi masyarakat.
Bagi daerah yang masih tercatat memiliki tingkat kemiskinan di atas
rata-rata nasional, seperti Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, pemerintah
perlu menyusun kebijakan yang lebih terfokus pada wilayah-wilayah tersebut.
Penguatan sektor ekonomi lokal di daerah-daerah ini sangat penting agar mereka
tidak tertinggal dalam arus pembangunan ekonomi yang ada. Salah satu solusi
yang bisa diterapkan adalah pengembangan potensi wisata lokal yang dapat
menciptakan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan juga menjadi kunci penting dalam
menanggulangi kemiskinan di Maluku Utara. Dengan pendidikan yang lebih baik,
masyarakat dapat memperoleh keterampilan yang lebih relevan dengan kebutuhan
pasar kerja modern, termasuk di sektor-sektor ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa akses pendidikan berkualitas
tersedia di seluruh wilayah Maluku Utara, termasuk di daerah-daerah terpencil.
Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi prioritas, karena
kesehatan yang baik merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan
produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, penguatan
infrastruktur kesehatan di daerah-daerah yang masih tertinggal sangat diperlukan,
agar masyarakat dapat mendapatkan layanan kesehatan yang memadai tanpa harus
bepergian jauh ke pusat-pusat kota.
Keberlanjutan program-program pengentasan kemiskinan juga sangat bergantung
pada kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Kolaborasi ini akan menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan ekonomi
daerah dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu contoh
kolaborasi yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan perusahaan-perusahaan
tambang dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang fokus pada
pengembangan sektor-sektor lokal, seperti pertanian dan perikanan.
Sektor swasta dapat berperan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap
pasar, teknologi, dan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan
hasil pertanian dan perikanan. Dengan dukungan teknologi yang tepat, hasil
pertanian dan perikanan Maluku Utara dapat diproduksi dalam jumlah yang lebih
besar dan dengan kualitas yang lebih baik. Ini akan membuka peluang baru bagi
masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi.
Namun, untuk mencapainya, dibutuhkan juga perhatian yang serius terhadap
masalah lingkungan hidup. Hilirisasi nikel dan kobalt yang berkembang pesat
perlu dijalankan dengan memperhatikan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan,
seperti kerusakan alam dan pencemaran. Pengelolaan sumber daya alam yang bijak
dan berkelanjutan harus menjadi prioritas agar tidak merusak ekosistem dan
kehidupan masyarakat di sekitar tambang.
Pemerintah daerah dan pusat harus bekerja sama dalam menciptakan kebijakan
yang mendorong pembangunan yang ramah lingkungan tanpa mengorbankan potensi
ekonomi. Selain itu, program-program yang mendorong pelestarian alam harus
diberikan perhatian yang lebih besar agar sumber daya alam Maluku Utara dapat
dimanfaatkan tanpa merusak keseimbangan ekosistem.
Sebagai kesimpulan, meskipun pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menunjukkan
angka yang mengesankan, tantangan besar tetap ada. Pertumbuhan yang pesat harus
diimbangi dengan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah harus
lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat di sektor-sektor tradisional seperti
pertanian dan perikanan, yang dapat memberikan kesejahteraan jangka panjang.
Selain itu, kebijakan pengentasan kemiskinan harus lebih terfokus dan
memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari
pertumbuhan ekonomi yang ada. Dengan pendekatan yang holistik, Maluku Utara
dapat mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan
kemiskinan, sehingga menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh
warganya.
Oleh : Muhammad S.H
