Jakarta, ABARCE.COM – Direktur Indonesia Anti-Corruption Network (IACN), Igrissa Majid, mengajak masyarakat Maluku Utara untuk memilih kandidat dengan rekam jejak yang baik dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara periode 2024-2029, yang akan digelar pada 27 November mendatang.
Menurut Igrissa, rekam jejak merupakan kriteria penting dalam memilih pemimpin yang mampu mengelola tata pemerintahan secara akuntabel dan transparan.
"Karakter dan visi misi calon harus sejalan dengan rekam jejaknya. Selain itu, program kerja yang terukur dan rasional menjadi indikator penting untuk peningkatan fiskal daerah," ujarnya dalam wawancara di Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2024).
Ia menekankan pentingnya komitmen kandidat dalam mencegah praktik korupsi di birokrasi. Hal ini diperlukan untuk menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan transparan.
"Keberpihakan pada isu anti-korupsi harus menjadi prioritas. Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) Maluku Utara saat ini berada di angka 49, menunjukkan ketertinggalan dalam berbagai aspek seperti perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik," jelasnya.
Ketika ditanya tentang pasangan calon (Paslon) yang dianggap paling siap mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, Igrissa menilai Paslon Aliong Mus dan Sahril Taher memiliki keunggulan dalam hal ini.
"Saya bukan bagian dari tim sukses, tetapi secara objektif, Paslon Aliong-Mus menunjukkan komitmen jelas dalam membangun kemitraan dengan Aparat Penegak Hukum, termasuk KPK," ungkapnya.
Pujian tersebut didasarkan pada pernyataan Aliong-Sahril saat debat ketiga Pilgub Maluku Utara yang berlangsung di Jakarta.
Dalam sesi tersebut, Paslon nomor urut 04 ini menekankan pentingnya pencegahan korupsi sebagai bagian dari misi pemerintahannya.
"Langkah mereka untuk bekerja sama dengan KPK sangat jarang dilakukan oleh calon kepala daerah lainnya. Ini menunjukkan keberanian mereka untuk mengambil kebijakan anti-korupsi yang signifikan," tambahnya.
Igrissa, yang juga alumni STHI Jentera, berharap semua kandidat yang terpilih dapat menjauhkan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
"Praktik-praktik ini sering dianggap wajar dalam kekuasaan, padahal dampaknya sangat merugikan masyarakat," katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa korupsi kerap melibatkan jaringan kekuasaan yang kompleks. "Di Maluku Utara, ada pola kekuasaan yang korup, sehingga masyarakat menjadi terjebak dalam dilema," paparnya.
Di akhir wawancara, Igrissa menyampaikan dukungan moral kepada Paslon yang serius menciptakan pemerintahan yang transparan. "Saya harap komitmen ini benar-benar diimplementasikan untuk membawa perubahan di Maluku Utara," tutupnya.
