Maba, ABARCE.COM – Debat publik perdana yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) pada Rabu (16/10) di Kecamatan Wasile berlangsung sengit.
Masing-masing paslon menyampaikan program yang mereka janjikan jika terpilih. Namun, pantauan media di lapangan menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut satu, Farel Thaib dan Thaib Djalaluddin, terlihat kesulitan dalam mengikuti alur debat.
Mereka tampak kurang terstruktur dalam menghadapi sejumlah pertanyaan dari panelis, serta tidak menggunakan data resmi sebagai dasar argumen mereka.
Paslon Farel Thaib bahkan harus tercengang ketika paslon nomor urut dua, Ubaid Yakub dan Anjas Taher, memaparkan program mereka yang disusun berdasarkan regulasi dan data yang kuat.
Salah satu isu yang diperdebatkan adalah terkait pengoperasian kembali Bandara Buli, yang sudah lama tidak berfungsi.
Thaib Djalaluddin, calon Wakil Bupati dari paslon nomor urut satu, mengkritik paslon petahana Ubaid-Anjas atas kegagalan mengaktifkan kembali bandara tersebut.
"Bandara Buli adalah ikon Halmahera Timur. Apa pun alasannya, bandara harus kembali beroperasi," ujar Thaib, namun tanpa menyertakan data atau regulasi yang jelas.
Pernyataan Thaib langsung dipatahkan oleh Anjas Taher yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan konsultasi dengan maskapai Wings Air dan Lion Air, serta berupaya melibatkan perusahaan tambang di Haltim.
Namun, Anjas mengungkapkan ada kendala regulasi dan bisnis yang membuat bandara belum bisa beroperasi. Salah satunya, pihak Wings Air meminta syarat minimal 100 kursi terisi per penerbangan, yang sulit dipenuhi.
"Soal bandara, kami sudah konsultasi dengan berbagai pihak, tapi masih ada regulasi dan sistem bisnis yang harus diselesaikan," ungkap Anjas.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen mengoperasikan kembali bandara, namun butuh waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Selain isu transportasi, debat juga memanas ketika Farrel Adhitama, calon Bupati nomor urut satu, menyoroti dampak negatif pertambangan di Haltim.
Farrel menilai pemerintahan Ubaid-Anjas kurang tegas dalam mengawasi aktivitas tambang, yang disebutnya telah menyebabkan banjir dan longsor.
Menanggapi kritik tersebut, Ubaid Yakub menjelaskan bahwa pemerintahannya telah membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi pertambangan, meskipun kewenangan atas izin pertambangan berada di tingkat provinsi dan pusat.
"Kami selalu mengontrol melalui Satgas Pemda, namun kita harus mematuhi regulasi yang ada," tegas Ubaid.
Debat ini memperlihatkan perbedaan mencolok antara kedua paslon. Paslon Farel Thaib tampak kurang siap dan minim data, sementara Ubaid-Anjas mampu menyampaikan paparan mereka dengan argumen yang terstruktur berdasarkan fakta dan regulasi yang ada.
