Ternate, ABARCE.COM – Sorotan tajam kini tertuju pada Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, yang gagal menyelesaikan masalah besar: 113 aset tanah Pemkot Ternate hilang tanpa jejak.
Nilai aset tersebut mencapai lebih dari Rp 55, Sekian miliar, namun hingga akhir masa jabatannya, aset-aset ini masih misterius. Meski telah terdaftar dan diberi kode barang, Pemkot belum mampu melacak keberadaannya.
Praktisi hukum Agus Salim Tampilang mengecam kegagalan ini, bahkan mencurigai adanya oknum di lingkup pemerintah yang sengaja menutupi kasus tersebut.
Ia mendesak Pjs Wali Kota Tahmid Wahab segera mengambil langkah konkrit dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Ternate, khususnya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
“Datun punya wewenang penuh untuk memberikan bantuan hukum terkait kasus aset negara. Jika aset ini benar-benar hilang, Pjs Wali Kota harus cepat bertindak dengan berkoordinasi agar Datun dapat menelusuri alur hilangnya aset tersebut,” ujar Agus tegas, Senin (30/9/).
Agus bahkan menduga bahwa pihak yang paling diuntungkan dari hilangnya aset-aset tersebut adalah Pemkot sendiri. “Nomor objeknya sudah teregister, namun tidak ada tindakan nyata. Mengapa? Karena dugaan saya, ada pihak di internal pemerintah yang menikmati aset itu. Fungsikan saja Kejaksaan Negeri untuk menelusuri, MoU dengan Pemkot sudah ada," tambahnya.
Dia tak menampik kemungkinan bahwa aset-aset tersebut telah beralih kepemilikan secara ilegal. Agus mendesak agar pihak yang menguasai aset segera mengembalikannya atau siap berhadapan dengan konsekuensi hukum yang berat.
“Jika tidak dikembalikan, konsekuensinya jelas: pidana. Kejaksaan dapat memprosesnya sebagai tindak pidana korupsi atau penggelapan. Tidak mungkin ada pihak luar yang bisa menikmati aset ini tanpa campur tangan dari pemerintah,” tegasnya lagi.
Agus juga tak segan menuding kepemimpinan Tauhid Soleman gagal total dalam menyelesaikan masalah ini. “Tak ada kemajuan berarti. Ini aset bernilai puluhan miliar. Bila nanti terbukti ada oknum yang terlibat, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ini milik negara, bukan pribadi,” tutup Agus
