Ternate,ABARCE.COM - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Ternate kini berada dalam kondisi keresahan.
Hal ini disebabkan oleh belum dibayarkannya Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) yang menjadi hak mereka. Tunggakan TPP ini terhitung selama enam bulan, dari April hingga September 2024.
Seorang P3K RSUD yang meminta identitasnya dirahasiakan mengonfirmasi bahwa TPP seharusnya dibayarkan secara rutin setiap bulan. Namun, hingga kini, tidak ada kepastian kapan hak tersebut akan diterima.
Sumber tersebut mengaku tidak mengetahui secara pasti
penyebab keterlambatan pembayaran TPP. Meskipun demikian, ia menyebutkan bahwa
Kepala BKPSDM Daerah Kota Ternate, Samin Marsaoly, sempat berjanji akan mulai
membayar TPP yang tertunggak. "Pak Samin bilang mulai April akan
dibayarkan, tetapi sampai sekarang belum ada," tuturnya.
Lebih jauh, sumber mengungkapkan adanya pernyataan
mengejutkan dari Direktur RSUD Kota Ternate, dr. Muhammad Assagaf. Ia
dikabarkan mengancam tidak akan membayar TPP bagi P3K yang tidak mencoblos
Calon Wali Kota Ternate nomor urut 2, M. Tauhid Soleman, dan Nasri Abubakar
pada Pilkada Serentak 2024.
"Direktur bilang TPP akan dibayarkan pada Oktober 2024
saja dengan alasan tidak ada anggaran," kata sumber. Pernyataan ini
diungkapkan dr. Assagaf dalam kegiatan orientasi di Asrama Haji Transit
Ternate, yang menambah keprihatinan di kalangan P3K.
Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dan ketidakpuasan di
antara para pekerja kontrak di RSUD. Mereka merasa hak-hak mereka sebagai
pekerja tidak dipenuhi, sementara pegawai ASN menerima TPP secara teratur
setiap bulan.
Para P3K berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan
tunggakan TPP mereka dan memberikan kejelasan mengenai proses pembayaran di
masa mendatang. "Kami hanya ingin hak kami dipenuhi tanpa syarat,"
ungkap sumber dengan harapan.
Dengan situasi ini, para P3K berencana untuk mengorganisir
diri dan menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak yang berwenang, agar suara
mereka didengar dan masalah ini segera teratasi. Keresahan ini menjadi sorotan,
terutama menjelang Pilkada 2024, di mana harapan akan transparansi dan keadilan
semakin mendesak.
